September 25, 2020

Peringatan HTN di Makassar: Dari Tuntutan Hingga Penangkapan

MAKASSAR, LAW UNHAS –  Kamis (24/09/20), massa dari berbagai elemen gerakan rakyat melakukan aksi di depan gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan untuk memperingati Hari Tani Nasional (HTN). Aksi yang dimulai secara damai, diakhiri dengan tindak kekerasan dan penangkapan oleh aparat kepolisian.

Awalnya, aksi berlangsung dengan aman. Aliansi-aliansi yang berkumpul di depan gedung DPRD Provinsi Sulawesi Selatan menyampaikan tuntutan melalui orasi, selebaran, hingga pembakaran atribut aksi.

KPA Sulsel, SP Anging Mamiri, SP Danamon, GSBN, FPBN, Makar x APM, Simposium, SJPM, FMK Makassar, Srikandi, Forwa, Format, PPI, Wanapalih Sulawesi, KPR, Kamiparho, SPN, KPK, FNKSDA, dan Individu Merdeka, yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Makassar melalui selebarannya menuntut Pemerintah melaksanakan reforma agraria sejati dan membatalkan RUU Omnibus Law.

Secara umum, bagi Aliansi, negara harus menjalankan UU Reforma Agraria serta harus membatalkan RUU Omnibus Law karena dua regulasi itu saling bertentangan. Ketika RUU Omnibus Law disahkan, maka otomatis UU Reforma Agraria tidak akan terlaksana karena dizalimi oleh produk RUU tersebut” , ujar Humas Aliansi Gerakan Rakyat Makassar.

 “Aliansi Gerakan Rakyat Makassar bersepakat bahwa konsolidasi ini akan terus berlanjut dalam mengawal kebijakan-kebijakan negara. Pasca Hari Tani, kita akan membuka konsolidasi yang lebih luas lagi”, jelasnya. Selain membawa dua tuntutan dari isu nasional, juga terdapat beberapa tuntutan dari isu-isu lokal di Makassar. Di antaranya, kasus penolakan tambang pasir laut oleh nelayan Kodingareng  dan warga Bara-Baraya yang hingga hari ini berupaya mempertahankan ruang hidupnya dari penggusuran.

Sementara itu, juga  terdapat massa aksi Aliansi Front Perjuangan Rakyat (FPR) Sulsel yang membawa tagline Perkuat persatuan rakyat melawan segala bentuk perampasan tanah, hentikan kriminalisasi rakyat, dan wujudkan reforma agraria sejati serta bangun industrialisasi nasional”.  Aliansi ini merupakan gabungan dari BEM FE UNM, FMIPA UNM, BEM FBS UNM, HIMA Pend. Sejarah UNM, FMN Makassar, Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) Sulsel, Pemuda Baru (PEMBARU) Indonesia, Serikat Perempuan Indonesia (SERUNI), BEM FIS UNM, dan BEM FT UNM.

Kalau bicara Reforma Agraria saat ini, khususnya di rezim Jokowi-Ma’ruf, pemerintah dalam hal ini Jokowi tidak pernah serius bagaimana menyelesaikan soal-soal agraria, bagaimana menyelesaikan konflik-konflik tanah di desa-desa yang mengorbankan jutaan petani,” tegas Nurdin dari Aliansi Gerakan Reforma Agraria (AGRA) yang tergabung dalam massa FPR.

Nurdin juga menyatakan bahwa program Reforma Agraria ala Jokowi yang dimasukkan dalam rencana kerja pemerintah sejak 2017 lalu ialah reforma agraria palsu. Pasalnya, tanah 9 juta hektar yang dijanjikan akan dibagikan kepada masyarakat ialah tanah bekas HGU.

Yang namanya tanah eks-HGU atau bekas HGU, itu ialah tanah yang tidak lagi produktif,” ujar Nurdin.  Bagi Nurdin, program legalisasi aset yang dilakukan oleh Jokowi hanya sebuah program bagi-bagi sertifikat kepada petani yang tidak memiliki alas hak kepemilikan, bukannya pembagian tanah kepada petani yang tidak punya tanah. Selain itu, program lain seperti Perhutanan Sosial (PS) juga dianggap sebagai program yang akan mengusir rakyat, khususnya masyarakat adat dari tempat bermukim dan tempat mengolah tanahnya yang sudah turun-temurun.

Dan itu terbukti, teman-teman kami di Bonto Bahari tiba-tiba dicaplok bahwa kawasan tersebut adalah kawasan hutan. Teman-teman kami dipaksa untuk diusir. Begitupun yang terjadi di Luwu Utara Kemarin, di Masamba tepatnya, hampir semua kawasan pegunungan itu dicaplok sebagai kawasan hutan. Itu dibantu oleh LSM dan NGO untuk mempercepat yang namanya Perhutanan Sosial ala Jokowi. Itu yang membuat hutan-hutan di Luwu Utara dibabat habis dan diganti dengan tanaman sawit”, tutur Nurdin. Pembabatan kawasan hutan tersebut dianggap turut andil sebagai penyebab bencana banjir di Masamba Luwu Utara yang berdampak kepada para petani.

Jadi petani yang kemudian dikorbankan dari program PS ala Jokowi, itu bukan untuk menyejahterakan petani tapi justru bagaimana membuka perkebunan  dan pertambangan skala luas yang nantinya akan dikuasai oleh korporasi ataupun negara dalam bentuk PTPN,” tegas Nurdin mengakhiri wawancara. Aliansi FPR kemudian membubarkan massanya dan menyisakan massa aliansi Gerakan Rakyat Makassar di depan gedung DPRD.

Massa aliansi Gerakan Rakyat Makassar berencana untuk melangsungkan aksi hingga malam hari berdasarkan seruan dari mobil komando. Namun pada pukul 14.42 WITA, anggota polisi yang sejak awal memantau aksi tersebut mulai merepresi massa aksi. Aparat kepolisian memukuli beberapa peserta aksi dan menyeret sebagian di antaranya hingga mengalami luka-luka. Sementara beberapa orang lainnya ditangkap oleh aparat dan mendapat tindak kekerasan.

Hingga berita ini ditulis, terdapat  total 24 orang dari massa aksi yang ditangkap dan dibawa ke Polrestabes Makassar. 18 orang di antaranya adalah peserta aksi dari mahasiswa Unhas yang tergabung dalam MAKAR X APM.

Massa aksi yang ditangkap dipaksa masuk ke dalam mobil polisi, Makassar (24/09/20). (Credit photo: Almaun)

Kami dari mahasiswa Unhas, -karena kami aksinya damai, kami hanya memperingati Hari Tani, menyampaikan aspirasi kami kepada Pemerintah- kami menuntut kepada pihak Kepolisian Kota Makassar ataupun Kapolri untuk membebaskan teman-teman kami yang tidak bersalah”, jelas Zaman. Saat memberikan keterangan ini, ia dan peserta aksi lainnya melanjutkan aksi solidaritas di depan Polrestabes Makassar untuk menuntut pembebasan peserta aksi yang ditangkap.

Dengan penangkapan dan represi terhadap massa aksi gerakan rakyat ini, peringatan Hari Tani Nasional yang sejatinya menjadi momentum untuk mengingatkan pemerintah akan kebijakan yang timpang dalam pelaksanaan reforma agraria, berubah menjadi momen di mana rakyat tidak diberi ruang merdeka untuk bersuara atas tuntutannya. Jika menyuarakan tuntutan saja tidak merdeka, rakyat tentu tahu bahwa merdeka atas tanah untuk bertani menjadi patut diragukan. Maka dengan demikian, gerakan untuk terus menuntut pelaksanaan reforma agraria sejati juga harus terus menyala!

Selamat Hari Tani Nasional 2020,

Hidup Buruh Tani, Hidup Rakyat yang Tertindas!

Reporter: Dinda & Ikhlas

Editor: Nani & Wiwin

SHARE:
Berita Advokasi 0 Replies to “Peringatan HTN di Makassar: Dari Tuntutan Hingga Penangkapan”