August 28, 2020

Pemiskinan Nelayan Melalui Tambang Pasir

oleh : Achmad Husein Nyompa

Aksi tolak tambang pasir yang sejak bulan Juli 2020 menggelora di sepanjang perairan Kepulauan Spermonde yang khususnya didominasi oleh nelayan Pulau Kodingareng Lompo. Penolakan tersebut merupakan suatu bentuk penentangan terhadap penentangan kepentingan yang tidak menuai titik temu terhadap kepentingan nasional. Menjadi masalah yang terus membesar seiring dengan lemahnya penanganan pemerintahan dan keberpihakan aparat bersenjata. Aksi yang telah dilakukan telah mencakup propaganda luas, penentangan kapal penghisap pasir di laut hingga okupasi di depan Gubernur Sulawesi Selatan. Keseluruhan aksi tersebut masih tidak direspon secara positif oleh pemerintah yang telah berselingkuh dengan korporasi dengan dalih “Kepentingan Nasional”. Parahnya lagi aksi kekerasan dan penculikan dilakukan pada saudara nelayan[1].

Pembangunan tanah reklamasi jika ditelaah merupakan suatu bentuk pembangunan bagi negara yang memiliki luas wilayah yang minimal. Sehingga hasil pembentukan real estate dilaksanakan di pantai maupun membentuk pantai baru. Contoh negara yang melakukan pembangunan ini adalah Uni Emirat Arab dengan Palm Island, Maldives dengan pembangunan pariwisata laut, dan Singapura yang memiliki bandara di tanah reklamasi. Pembangunan tanah reklamasi dilakukan kepada negara dengan luas teritori yang  relatif sempit.

Membaca realitas indonesia dengan negara kepulauan terbanyak ke dua di dunia dengan 17.045 pulau[2]. Serta untuk kepulauan Spermonde yang terletak di sepanjang pesisir barat Sulawesi Selatan dengan jumlah 121 Pulau dengan puluhan “taka” atau patch yang biasa disebut gundukan pasir yang akan membentuk pulau-pulau baru[3]. Tambang pasir memindahkan seluruh stok pasir kepada daratan utama untuk pembangunan. Pembangunan real estate yang dalam kajiannya terlalu “membaratkan” indonesia memiliki pertanyaan dengan studi lingkungan dan pembacaan sejarah negeri. Untuk apa pembangunan tanah baru serba konflik dalam skala kecil sedangkan negara indonesia memiliki panjang pantai seluas 99.093 Kilometer persegi[4].

Melalui beragam riset ekologi-ekonomi. Tambang pasir mengubah beragam siklus jalur migrasi ikan karena akan meningkatkan kekeruhan dan mengaduk sedimen (dasar perairan) laut.  Dampak lanjut dari kekeruhan dan pengadukan sedimen adalah pengrusakan habitat terumbu karang. Diketahui biota karang merupakan biota yang sensitif untuk yang hanya bertahan di kondisi berarus dan jernih. Hal ini untuk mengatasi invasi alga yang mampu berkembang secara pesat dengan tingkat nutrifikasi (bahan organik) yang tinggi. Dampaknya tambang pasir akan membinasakan nelayan karena perubahan jalur migrasi karena akan menghancurkan ekosistem terumbu karang[5]. Maka ikan akan bergerak menjauh dari daratan utama. Karena tidak tahan dengan kondisi lingkungan yang berubah. Nelayan perlu ongkos yang merogoh kantong lebih dalam lagi untuk membeli solar karena perubahan kebiasaan ikan ini. Tidak hanya terlepas dari hal ekologi, pada rumah warga juga ikut terancam rusak, bahkan lahan peisisr akan terus terkikis dengan penambangan pasir[6].

Kerusakan ini merupakan suatu ketidaksepahaman dan ketidaksepakatan antara kedua belah pihak. Melalui analisis ekologi-politik yang lemah dengan mengesampingkan masyarakat luas, khususnya nelayan akan membawa kesengsaraan bagi penguasa. Jika hal ini terus terjadi kelangkaan pangan utamanya ikan menjadi hal yang pasti. Bahan pangan untuk mengkases daging ikan akan menjadi komoditi mewah karena drastisnya harga pokok produksi dengan beban solar yang mahal. Masalah akan terus tergulir pada kesimpulan tidak terpenuhinya kebutuhan gizi anak Indonesia. Kebutuhan ini akan menjadikan cacat intelektual kepada para anak-anak yang akan dan atau telah lahir[7].

Mempelajari realitas dalam beberapa tahun terakhir. Sejarah mencatat perjalanan tambang pasir laut dengan berkepanjangan. Melalui penambangan pasir pantai utara Serang, Provinsi Banten untuk kepentingan reklamasi teluk jakarta sejak 2004 hingga 2012 terbit ijin eksploitasi tambang pasir secarfa masif[8].  Kini mengakibatkan abrasi yang luar biasa terjadi di sepanjang pesisir utara Banten. Serta penghancuran habitat terumbu karang yang kian masif. Nelayan perlu berlayar lebih jauh lagi dari daratan utama yang berarti menambahkan komsumsi solar untuk mendapatkan beberapa ekor ikan. Dampak lainnya terhadap beragam pencemaran laut yang terjadi akibat penambangan pasir.[9]

Pencemaran terjadi akibat terangkatnya sedimen atau substrat dasar perairan yang telah terlelap berpuluh tahun, maupun beratus tahun. sehingga substrat tersebut mengangkat kembali bahan-bahan biokimia yang telah terakumulasi dari dasar perairan yang juga diiringi dengan pencemaran solar di laut.  Akibatnya biota teracuni dan berusaha sekuat mungkin untuk menghindari area racun tersebut yang kemudian dampaknya akan ikut serta mengubah siklus ikan. Namun, buruknya ketika pencemaran ini, meracuni persediaan air warga pulau. Selain dari pencemaran serta perubahan ekologi-ekonomi maka akan terjadi juga perubahan bibir pantai.

Perubahan bibir pantai membuat abrasi atau pengikisan tanah semakin luas. sehingga tidak menyisakan daratan pesisir lagi untuk warga. Mampu untuk menghancurkan rumah-rumah warga secara perlahan. Hal ini tidak hanya terjadi pada contoh pantai utara Serang, Tetapi juga terjadi pada pantai Utara Sumatera Utara sejak 2008[10], dan pantai sepanjang Galesong-Takalar, Sulawesi Selatan sejak 2016 untuk pembangunan Central Point Indonesia (CPI)[11]. Kerugian ekologis mungkin belum dirasakan sekarang. Namun, mempelajari kerusakan lingkungan yang berdampak pada kehidupan rakyat akan merugikan perekonomian nelayan.

Pengkajian RZWP3K (Rencana Zonasi Wilayah Pesisir, dan Pulau-Pulau Kecil) dan Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL) selayaknya menjadi acuan pembangunan dan perancangannya melibatkan masyarakat luas yang memiliki kaitan secara Ekologi-politik-sosiologi dalam wilayah tersebut.Tidak selayaknya sistem AMDAL dan RZWP3K menjadi ketimpangan dan kompor berdarah antara masyarakat dan aparat. Penggunaan kebijakan tidak layak hanya mempayungi para investor dengan modal besar namun suatu keharusan bagi wakil rakyat mendukung dan mengakomodir seluruh kepentingan rakyat secara kolektif. Selama kerugian nelayan masih belum sampai pada kesepakatan bersama, perjuangan tidak akan pernah mati. Panjang umur Perjuangan !!!


[1] Nur. 2020. 3 Nelayan Kodingareng Ditangkap Polairud Polda Sulsel, 2 Kapal Ditenggelamkan, 1 Dirusak. Lihat www.Suarakita.online/2020/08/3-nelayan-kodingareng-ditangkap.html Diakses pada 24 Agustus 2020

[2] Kementrian Kelautan dan Perikanan.  2017. Laut Masa Depan Bangsa : Kedaulatan , Keberlanjutan, Kesejahteraan. KKP : Jakarta

[3] Saturi, Sapariah. 2013. Ekosistem Laut Kepulauan Spermonde Rusak Parah. Lihat www.Mongabay.co.id/2013/07/24/ekosistem-laut-kepulauan-spermonde-rusak-parah/amp/ Diakses pada 24 Agustus 2020

[4] KKP. 2018. Refleksi 2017 dan Outlook 2018 : Membangun dan Menjaga Ekosistem Laut Indonesia Bersama Ditjen Pengelolaan Ruang Laut. Lihat  www.kkp.go.id/djprl Diakses pada 24 Agustus 2020

[5] Widjaja, Sjarief dan Kadarusman. 2019. Seri Buku 2 : Sumber Daya Hayati Maritim. Jakarta : Amarfad Press

[6] Nugraha, Adiguna Rahmat. 2017. Penambangan Pasir Laut dan Ancaman Terhadap Kondisi Pesisir Taman Nasional Laut Wakatobi.  Prosiding Seminar Nasional Kelautan dan Perikanan : Madura

[7] AIPI. 2015. SAINS 2045 : Agenda Ilmu Pengetahuan Indonesia Menyongsong Satu Abad Kemerdekaan. AIPI : Jakarta

[8] Saturi, Sapariah. 2013. Aliansi Rakyat : Cabut Izin Tambang Pasir Laut Serang. Lihat www.mongabay.co.id/2013/01/09/aliansi-rakyat-cabut-izin-penambangan-pasir-laut-serang/ Diakses pada 24 Agustus 2020

[9] Ernas, Zuleha, M. Hasroel Thayyib, dan Widodo S Pranowo. 2018. Pengaruh Tambang Pasir Laut Terhadap Kekeruhan Perairan Teluk Banten Serang.  Journal Segara Vol. 14. No. 1

[10] Rahmadi. 2018. Tambang Pasir Laut Itu Membuat Nelayan Pantai Labu Menderita. Lihat www.mongabay.co.id/2018/04/19/tambang-pasir-laut-itu-membuat-nelayan-pantai-labu-menderita/amp Diakses pada 24 Agustus 2020

[11] Fajar, Jay. 2017. Kontroversi dib Balik Reklamasi Pantai Makassar, Antara Kepentingan Rakyat dan Pengembang. Lihat www.mongabay.co.id/2017/07/13/reklamasi-makassar-untuk-rakyat-atau-pengembang/amp/ Diakses pada 24 Agustus 2020

SHARE:
Opini Kritis 0 Replies to “Pemiskinan Nelayan Melalui Tambang Pasir”