July 13, 2020

Margaret Thatcher, Anthony Giddens dan RUU PKS

Oleh: Azwar Radhif

Credit Photo: Gerak IWD Sulsel

Keputusan DPR-RI beberapa waktu lalu yang menghilangkan RUU Penghapusan Kekerasan Seksual dari program legislasi nasional 2020 telah memunculkan kekecewaan bagi masyarakat, terkhusus para perempuan yang telah lama menanti kepastian dari para elit. Seperti petir di siang hari, pemberitaan ini begitu menggelegar. Dentuman kerasnya merusak perasaan para pegiat kasus pelecehan seksual, yang kian hari masalahnya tak kunjung mendapat titik terang.

Bukan main, penantian panjang ini telah dimulai sejak 2015 silam hingga hari ini dan tak juga menuai lampu hijau. Rancangan undang-undang ini kalah menariknya dari UU mineral dan batu bara, UU ketahanan keluarga, UU permasyarakatan, RUU cipta lapangan kerja dan berbagai undang-undang pro investasi lainnya yang telah disahkan sejak pandemi berlangsung. Wajar saja bila kata ‘NKRI’ kerap kali dipelesetkan menjadi Negara Kesatuan Republik Investor.

Beberapa waktu lalu, kita dibuat begitu gemas dengan keputusan anggota dewan yang tetap saja melanjutkan sidang di tengah pandemi, meski beberapa staf DPR dinyatakan positif terinfeksi Covid-19. Tidak kalah lucunya, mereka begitu sempatnya menyepakati UU mineral dan batu bara di tengah wabah pandemi dan masih membahas UU cipta lapangan kerja yang kontroversial.

Sementara itu berbagai persoalan yang berhubungan dengan kesejahteraan sosial tak kunjung mendapat perhatian, persoalan kehidupan berkelanjutan, krisis ekologi, kemiskinan dan keseimbangan gender belum terlalu dilirik.

Hal ini menguatkan tuduhan kalau mungkin saja anggota parlemen adalah representasi kelas tertentu, untuk memuluskan berbagai proyek ekonomi makro yang dipegangnya. Bisa saja, sebab orientasi ekonomi makro yang selama ini berlangsung nampaknya hanya menguntungkan pelaku usaha menengah atas. Wabah pandemi ini telah memperlihatkan dengan cukup jelas bagaimana persoalan ketimpangan ekonomi masih berlangsung secara besar-besaran.

Watak parlemen yang sangat kapitalistik ini telah merusak keselarasan antara ekonomi dan sosial, seolah ketika ditekankan kepada persoalan ekonomi, persoalan sosial harus dikesampingkan. Bagaimana bisa model negara kapitalistik menghilangkan liberalisme individu, mendukung kebebasan pasar tetapi kurang memberi ruang kepada kebebasan dan kenyamanan individu?

Persoalan ideologis ini jauh-jauh hari telah di analisis oleh Giddens yang melihat kegagalan negara kapitalis-liberal dan sosialisme-otoritarian pada tahun 80an silam, diawali dengan cara pandang sistemik-determinan ekonomi dalam melihat suatu persoalan.

Dalam karyanya The third way (1999), Giddens mengamati problem sosial-ekologis yang terjadi di Inggris pada tahun 1980an disebabkan kecenderungan politik elit yang sangat pro investasi yang juga melakukan proteksi kepada warga negaranya. Kecenderungan struktural dalam pembangunan neoliberalisme telah memberi batasan antara kebebasan pasar dan kebebasan individu, seolah kedua hal ini tak dapat berjalan beriringan.

Ideologis neoliberlisme-konservatif ini cenderung sangat mendukung investasi sehingga kurang menghiraukan persoalan kerusakan ekologis dan persoalan kesejahteraan sosial, ini disebutnya dengan istilah Thatcherisme atau neoliberalisme-konservatif.

Penamaan cara pandang ini diilhami oleh gaya kepemimpinan perdana menteri perempuan Inggris, Margareth Thathcer. Dimasa kepemimpinannya, doi mengeluarkan berbagai inisiatif politik untuk memperbaiki apa yang disebutnya ‘kejatuhan Britania Raya’. Berbagai terobosan liberalnya seperti deregulasi kebijakan ekonomi, privatisasi BUMN, penerapan outsourching/pasar buruh fleksibel dan pembatasan gerak serikat buruh. Karena itulah gagasan politik “The Iron Lady “ ini disebut neoliberalisme-konservatif.

Menurut Giddens, paradigma neoliberalisme ini sedikit pun tak mendukung prinsip kesetaraan, bagi mereka kesetaraan sosial adalah sesuatu yang menghambat kemajuan ekonomi. Penghapusan subsidi kepada rakyat kecil merupakan salah satu contoh dari cara pandang ini, sebab dinilai dapat menghambat kemajuan ekonomi.

Namun tak sampai disitu, ideologi thatcherisme ini juga tak bisa dikatakan mendukung kebebasan individu sepenuhnya. Proteksi negara begitu besar pada persoalan kehidupan sosial warganya, terkhusus pada keberagaman masyarakat dan keunikan individu, ini disebutnya dengan otoritarianisme moral. Praktik-praktik kemajemukan dianggapnya akan mengurangi integritas nasional

Neoliberalisme-konsevatif yang berkembang sejak tahun 80an di Eropa-Amerika, melakukan proteksi melalui dua institusi sosial, yaitu institusi negara dan keluarga tradisional. Konservatisme atas nama kedaulatan negara dalam praktiknya kurang mendukung segala aktivitas yang dianggapnya tak sejalan dengan kebiasaan masyarakat beradab dan kepentingan ekonomi makro, seperti keseimbangan gender, keberlanjutan ekologi dan hak-hak minoritas, terutama yang berhubungan dengan identitas seksual seperti LGBTQ.

Lantas apa gerangan hubungan Margaret Thatcher dan RUU PKS?

Berbagai kebijakan market oriented yang disahkan DPR dengan tempo yang cukup singkat nan mendesak ini -bisa dikatakan- merupakan dampak dari cara pandang para senator kita yang sangat memprioritaskan kepentingan ekonomi makro di atas kepentingan rakyat kecil. Watak ini juga nampaknya dipraktikkan oleh berbagai institusi negara, dari skala pusat hingga daerah.

Para pejabat daerah berlomba-lomba mendatangkan investor besar, meski harus mengabaikan kehidupan masyarakat sekitar dan keberlanjutan ekologis. Atas nama pembangunan dan kemajuan ekonomi, berbagai kerusakan kehidupan dan lingkungan ekologi diabaikan. Seolah dengan investasi ini, masalah sosial dapat segera teratasi. Di titik ini, determinan ekonomi menjadi penyebab masalah sosial hari ini.

Kembali ke persoalan RUU PKS. Alasan utama ditariknya RUU ini dari prolegnas 2020 adalah ketidakmampuan para legislator dalam merampungkan draft peraturan ini. Padahal mereka tak kerja sendiri, setau saya ada tim ahli yang biasanya diberi tugas membantu para dewan menyusun rancangan suatu peraturan. Meski kerap kali problemnya terletak pada keterlibatan seluruh elemen, pada kenyataannya kelompok yang akan terdampak peraturan ini memang kurang mendapat ruang aspirasi.

Dengan menggunakan kacamata analisis kritis ini, saya kira bisa saja dikatakan kalau para legislator tak serius dalam menyelesaikan peraturan ini. Kasus pelecehan seksual nampaknya tak dianggap sebagai masalah serius. Padahal, menurut Catahu Komnas perempuan tahun 2019, terjadi 431,471 kasus kekerasan seksual terhadap perempuan. Itu artinya, setiap harinya ada 1.182 perempuan yang menjadi korban. Belum lagi nasib anak-anak yang masa depannya di rusak para pedofil, menderita trauma yang akan berefek pada masa depan si anak. Ketidakseriusan ini bisa saja disebabkan karena RUU Penghapusan kekerasan seksual tak menguntungkan secara ekonomis, boleh jadi demikian.

Hal lain yang dianggap menjadi faktor dari belum rampungnya RUU ini adalah kurangnya mediasi yang diberikan para legislator untuk menengahi perdebatan pihak yang pro dan kontra terhadap RUU ini. Berbeda dengan beberapa RUU yang hanya mendapat penentangan dari sekelompok masyarakat, RUU PKS hingga kini masih menjadi perdebatan dua kelompok masyarakat yang berada di dua sisi yang berseberangan. Bagi kelompok yang kontra, RUU ini dinilai ditunggangi untuk melegalkan kepentingan LGBTQ. Sedangkan bagi kelompok yang Pro, RUU ini menjadi peraturan yang kehadirannya dianggap dapat mengatasi masalah kekerasan seksual. Namun perdebatan ini tak kunjung terselesaikan.

Dengan ditundanya RUU PKS, menjadi contoh kecil dari kurangnya perhatian pengampu kebijakan terhadap persoalan kesejahteraan sosial warganya. Berbagai persoalan lainnya yang berhubungan dengan kehidupan berkelanjutan, seperti persoalan keberlanjutan ekologis, ketimpangan sosial-ekonomi, penghidupan ekonomi mikro dan akses public goods masih kurang mendapat sorotan. Nampaknya, Indonesia menjadi lebih Thatcherian daripada Margaret Thatcher itu sendiri.

SHARE:
Opini Kritis 0 Replies to “Margaret Thatcher, Anthony Giddens dan RUU PKS”