July 16, 2020

Gerakan Rakyat Makassar Menolak Omnibus Law Cipta Kerja

MAKASSAR, LAWUNHAS –  Aliansi yang tergabung dalam Gerakan Rakyat Makassar (Gerak Makassar) menggelar aksi protes di depan gedung DPRD Sulsel pada Kamis 16 Juli 2020. Gerak Makassar menuntut agar DPR RI menghentikan pembahasan dan pengesahan ‘Omnibus Law-RUU Cipta Kerja’ yang dianggap bermasalah dan berpotensi memberikan dampak buruk terhadap perempuan, buruh, mahasiswa, petani, nelayan, serta masyarakat miskin kota.

Menggunakan pengeras suara di atas mobil komando, para orator dari Gerak Makassar menyororoti RUU Cipta kerja yang hanya dihadirkan guna mendorong ekspansi ekonomi dengan dimudahkannya prosedur investasi sehingga mengesampingkan kepentingan kelas pekerja dan kelompok marginal lainnya serta tentunya memiliki dampak besar terhadap penghancuran lingkungan hidup.

Berdasarkan pembacaan yang dilakukan oleh Gerak Makassar, pada sektor perburuhan, Omnibus Law akan menghilangkan pesangon, hilangnya jaminan sosial pekerja, serta memungkinkan penggunaan sistem outsourching di semua jenis pekerjaan. Selain itu untuk buruh perempuan, Omnibus Law akan berdampak pada hilangnya hak cuti haid dan hak cuti melahirkan. Pada sektor agraria, aturan ini memungkinkan penyederhanaan perizinan sehingga rentan terjadi penggusuran rakyat dari tanah ruang hidupnya.

Anggota Kesatuan Perjuangan Rakyat (KPR) Rizal yang juga tergabung dalam Gerak Makassar mengatakan bahwa Omnibus Law mesti ditolak dan digagalkan. Menurutnya, Omnibus Law ini sesungguhnya akan menjadi pintu masuk investor dengan bermodelkan kebijakan satu pintu “Tolak dan gagalkan Omnibus Law karena syarat yuridisnya belum akurat atau landasannya tidak tepat bagi rakyat Indonesia,” ucap Rizal, Kamis (16/7).

Setelah Jenlap dari Gerak Makassar memberikan informasi bahwa pembahasan Omnibus Law ditunda oleh DPR RI, maka massa aksi kemudian beranjak meninggalkan DPRD Sulsel. Gerak Makassar nantinya akan melakukan evaluasi terkait aksi tadi, serta mengonsolidasikan kembali mengenai langkah yang akan dilakukan kedepannya untuk tetap menolak Omnibus Law.

SHARE:
Berita Advokasi, Straight News 0 Replies to “Gerakan Rakyat Makassar Menolak Omnibus Law Cipta Kerja”