December 13, 2019

Bara-Baraya: Potret Ketimpangan Kelas dan Produksi Ruang Kota


Berangkat dari suatu keresahan atas permasalahan ruang, terkhusus di wilayah kota Makassar yang tidak lepas dari watak arogansi kuasa sehingga mengarah pada penyingkiran masyarakat kampung kota dari ruang hidupnya, maka tulisan ini pun dibuat. Kota makassar yang gegap gempita dengan segala tetek bengek persoalannya tentu saja tidak lepas dari pra kondisi- pra kondisi yang membentuknya menjadi sedemikian rupa. Untuk memahami hal tersebut maka merupakan hal yang penting untuk melihatnya secara historis.


Mari mencoba menoleh sedikit ke belakang melihat Makassar pada akhir abad ke 19. Pada masa itu, Makassar telah menjadi pusat perdagangan karena merupakan salah satu kota pelabuhan di Hindia. Hal tersebut kemudian memungkinkan bertemunya orang-orang dari wilayah-wilayah yang amat berbeda sehingga mempengaruhi kompleksitas arus kebudayaan hingga kepada masuknya pengaruh-pengaruh kebaruan yang turut mempengaruhi arah pembangunan kota. Selain itu, tentu saja kita tidak dapat melepaskan bagaimana pengaruh kolonial Hindia Belanda yang memiliki andil besar dalam produksi ruang dan penataan kota.


Pada awal abad ke 20, Makassar berada dalam perkembangan masif modernitas ala Hindia Belanda. Hal tersebut ditandai dengan terbentuknya jalan beraspal, pemukiman yang teratur, listrik, pasar malam, kanal-kanal, hotel, Societeit de Harmoni, hingga ke penataan kampung. Geliat modernitas ideal yang tampak dalam pembangunan kota Makassar saat itu, ternyata juga tidak terlepas dari residu kondisi pinggiran kota yang juga memiliki gambaran tersendiri. Kondisi kampung kota cenderung kontradiktif dengan bayangan ideal pembangunan kota. Jalan berlumpur, gelap, angker, dan kekerasan adalah cerita lain dibalik geliat dan mimpi modern itu (Ilham Daeng Makkelo, 2018). Dalam gambaran modernitas kota tersebut, dapat dipahami bahwa ada ketimpangan kelas yang terjadi, dimana akses terhadap lingkungan tempat hidup yang nyaman dan teratur hanya dapat dimiliki oleh segelintir orang yakni golongan penjajah beserta para priayi. Sedangkan, warga terjajah dari golongan buruh ataupun kaum miskin lainnya hanya dapat mengakses pemukiman-pemukiman kumuh dengan fasilitas seadanya.

Persoalan Bara-Baraya


Lepasnya Indonesia dari kolonialisme ternyata tidak serta merta menghapuskan permasalahan ketimpangan akses terhadap ruang. Hal tersebut dikarenakan roh penggeraknya yakni kapitalisme dengan logika eksploitasi, akumulasi, serta kompetisi tetap kokoh menjadi bagian dari sistem. Untuk konteks permasalahan ruang, terkhusus di kota Makassar saat ini, mari kita melihat salah satu kasus yakni upaya penggususuran pemukiman warga di Bara-Baraya sebagai suatu hal yang sistemik dan tidak terlepas dari persoalan ekonomi politik.


Bara-Baraya merupakan salah satu kelurahan yang terletak dalam lingkup kecamatan Makassar serta merupakan daerah pemukiman yang padat penduduk di tengah kota Makassar. Rumah-rumah warga di wilayah tersebut berhimpitan satu sama lain atau dipisahkan oleh lorong-lorong kecil. Oleh pemerintah kota, Bara-baraya dikategorikan sebagai wilayah kumuh sedang. Selain itu, latar belakang pekerjaan masyarakat Bara-Baraya didominasi oleh para pekerja di sektor informal dan buruh formal. Terdapat beberapa masyarakat yang bekerja sebagai ASN (Aparatur Sipil Negara), dan pengusaha (pemotogan ayam). Konflik-konflik tertentu yang sering terjadi antar warga di wilayah tersebut merupakan bagian dari kompleksitas kehidupan sosial masyarakat.


Sejak tahun 2017, warga Bara-baraya mulai dihantui oleh upaya penggusuran. Hal tersebut bermula sejak digugatnya 28 warga oleh Nurdin Dg. Nombong yang mengaku sebagai ahli waris dari Moedhienong Dg. Matika dengan mengklaim tanah permukiman warga sebagai tanah bekas okupasi asrama TNI-AD serta dieksekusinya rumah dari 78 KK yang berada di dalam kompleks asrama Bara-Baraya. Permasalahan ini berawal dari sejarah kepemilikan 28.970.10 M2 lahan milik Alm. Moedhienong Dg. Matika yang merupakan salah satu kapten. Sejak meninggalnya Moedhienong Dg. Matika pada tahun 1950 maka lahan tersebut secara hukum diturunkan kepada para ahli warisnya, yakni Dg. Ratu (istri), Nurdin Dg. Nombong (anak), Daniah Dg. Ngai (anak), dan Dg. Ngugi (anak).


Penggusuran yang dilakukan oleh TNI AD terhadap 78 KK tersebut berdasar kepada surat Perjanjian Sewa Menyewa (PSM) Nomor: 88/T/459 lahan seluas 28.970.10 M² dari Nurdin Dg. Nombong sebagai ahli waris. Dari keseluruhan lahan tersebut, hanya 22.083 M² yang digunakan oleh pihak Pangdam untuk wilayah asrama. Sehingga 6.887 M² sisanya yang di sebelah timur dijual oleh Daniah Dg. Ngai kepada 20 KK serta sebelah barat disewakan oleh Dg. Ratu kepada 8 KK. Dari proses tersebut, maka pihak yang menyewa dan pihak yang membeli masing-masing memiliki legalitas.


Setelah melalui proses persidangan yang cukup panjang, gugatan yang diajukan Nurdin Dg. Nombong pada PN kemudian dinyatakan tidak diterima dengan putusan tingkat banding bernomor: 501/PDT/2018/PT. Mks. Pada 10 juli 2019, Nurdin Dg. Nombong melalui kuasa hukumnya kembali mengajukan gugatan ke PN Makassar. Berdasarkan nomor perkara: 239/Pdt.G/2019/PN Mks Nurdin Dg. Nombong menggugat 40 warga Bara-Baraya.

Persoalan Kelas


Ketimpangan kelas yang sebelumnya tergambarkan dalam konteks modernitas pembangunan di masa kolonial, ternyata tetap kokoh hingga saat ini termasuk di Bara-Baraya yang merupakan permukiman dalam kategori kumuh sebagai salah satu tempat bermukimnya kelas buruh formal maupun pekerja sektor informal. Selain terpinggirkan karena kondisi kelasnya secara ekonomi, penderitaan mereka pun semakin parah karena adanya upaya penyingkiran (eksklusi) oleh kelompok yang berkuasa. Proses penyingkiran ini dilegitimasi dan didorong oleh sistem sertifikasi lahan yang lebih memungkinkan orang-orang seperti Kapten Moedhinong Dg. Matika dengan pengaruh ekonomi politik kuat untuk mendominasi kepemilikan, upaya pemaksaan dengan kekerasan fisik maupun intimidasi kepada warga yang pada umumnya dilakukan oleh aparat maupun preman-preman suruhan, serta kondisi pasar dimana harga tanah dalam wilayah tersebut dapat menghasilkan keuntungan tinggi karena berada di lokasi yang strategis.


Dalam logika kapitalisme, ruang akan terus diciptakan apabila itu menguntungkan untuk sirkulasi kapital. Hal ini kemudian mendorong pemanfaatan ruang yang lebih mengarah pada peningkatan produktifitas, sehingga rencana pembangunan difokuskan untuk menghadirkan pusat-pusat kegiatan bisnis, perbankan, serta kegiatan produktif lainnya. Mirisnya, arah pembangunan tersebut mengesampingkan kebutuhan ruang hidup yang layak bagi masyarakat kelas pekerja. Hal itu dapat dilihat dari perencanaan pembangunan kota Makassar dalam rencana tata ruang wilayah yang memfokuskan beberapa wilayah, termasuk kecamatan Makassar yang kelurahan Bara-Baraya merupakan bagian di dalamnya sebagai pusat kegiatan perdagangan barang dan jasa, kawasan peruntukan perkantoran, kawasan perumahan kepadatan tinggi, serta kawasan peruntukan industri menengah.


Maka yang menjadi pertanyaan kemudian pembangunan yang selalu digembar-gemborkan oleh rezim bebal hari ini sebenarnya pembangunan untuk siapa/ kelas yang mana. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa pembangunan kota merupakan hal yang tidak terlepas dari fenomena kelas sebagai dampak dari logika eksploitatif kapitalisme. Maka dari itu ketidakadilan dan dampak sosial maupun ekologi dari produksi ruang tidak dapat sekedar dijawab dengan program CSR, pembangunan berkelanjutan, ataupun Analisis dampak lingkungan, melainkan harus kembali/tetap mempersoalkan sistem kapitalisme yang masih bercokol di kehidupan kita hingga hari ini.

Penunjang Bacaan:


Makkelo Ilham Daeng. 2018. Menjadi Kota Modern: Transformasi Kota Makassar pada Abad ke 20. Jurnal Sejarah Pengurus Pusat Masyarakat Sejarawan Indonesia.


Derek Hall, Philip Hirsch, Tania Murray Li. 2011. The Power Exclusion: Land Dilemmas in Southeast Asia.


https://indoprogress.com/2011/02/kapitalisme-dan-produksi-ruang/ diakses pada 10 Desember 2019, Pukul 17.00 Wita.


https://indoprogress.com/2016/09/penjarahan-ruang-dalam-kapitalisme/ diakses pada 10 Desember 2019, Pukul 19.00 Wita.


https://himahiunhas.org/index.php/2017/07/17/bara-baraya-rebut-ketidakadilan/ diakses pada 11 Desember 2019, Pukul 22.00 Wita.


https://lawunhas.wordpress.com/2019/11/19/aliansi-bara-baraya-bersatu-setia-hingga-akhir-melawan-penggusuran/ diakses pada 11 Desember 2019, Pukul 22.30 Wita.

Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 4 Tahun 2015 Tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Makassar 2015-2034.

SHARE:
Opini Kritis 0 Replies to “Bara-Baraya: Potret Ketimpangan Kelas dan Produksi Ruang Kota”