August 31, 2020

Aksi Protes ASP terhadap Proyek MNP, Tambang Pasir Laut, serta Upaya Kriminalisasi Nelayan

Aksi protes oleh ASP di depan kantor Gubernur Sulsel, Makassar (31/08/2020). (Credit Photo: LAW Unhas)

MAKASSAR, LAWUNHAS – Aliansi Selamatkan Pesisir (ASP) melakukan aksi protes di depan kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Senin (31/08/2020).

“Praktik-praktik kriminalisasi yang dihadapi oleh nelayan Pulau Kodingareng membuktikan bahwa pemerintah kita gagal melindungi, mengakui, dan menghargai hak asasi manusia yang ada di Pulau Kodingareng,” ujar salah satu orator ASP.

Aksi protes dilakukan oleh ASP untuk menuntut penghentian proyek reklamasi Makassar New Port (MNP), pencabutan izin tambang pasir laut, serta merespon upaya kriminalisasi yang menimpa nelayan Kodingareng yakni Pak Manre dan Saharuddin karena berusaha melakukan penolakan terhadap aktivitas tambang pasir PT. Royal Boskalis di wilayah tangkapan ikan mereka.

Pak Manre dan Saharuddin ditangkap dan ditahan dengan dugaan tindak pidana pengrusakan barang secara bersama-sama yakni pasal 170 KUHP serta pengrusakan mata uang negara berdasarkan pasal 35 ayat 1 UU no. 7 tahun 2011 tentang mata uang. ASP menilai proses hukum terhadap Pak Manre dan Saharuddin cenderung sangat dipaksakan oleh pihak Dit. Polairud Polda Sulsel.

“ASP belum mendapatkan titik temu bersama Pak Gubernur sebagai pemangku kebijakan untuk mencabut izin tambang pasir yang ada di Kodingareng. Selanjutnya, kasus Pak Manre juga menjadi isu turunan kami, sebisa mungkin untuk Pak Manre segera dilepaskan karena sangat tidak masuk akal ketika Pak Manre masih ditahan dengan tuduhan pengrusakan mata uang, padahal yang dilakukan oleh Pak Manre ialah bentuk penolakan terhadap upaya penyogokan oleh perusahaan tambang. Selain Pak Manre, juga ada Pak Saharuddin yang ditangkap karena dituduh melakukan penghalangan terhadap kapal tambang pada saat beroperasi” Ungkap Andi Dwi, Humas ASP, Senin (31/08)

Dalam aksi ini ASP menekankan bahwa pembangunan MNP serta beroperasinya tambang pasir laut di wilayah tangkap ikan nelayan merupakan ancaman yang sangat serius bagi nelayan tradisional dan perempuan pesisir yang menggantungkan hidupnya di laut. Dari temuan ASP, terdapat tiga kelurahan yang terdampak langsung oleh pembangunan MNP yakni Tallo, Buloa, dan Cambayya.

“Jadi ada 11 tuntutan dari kami (ASP) yakni cabut izin tambang pasir laut, bebaskan Pak Manre dan Saharuddin, hentikan kriminalisasi terhadap nelayan, hentikan reklamasi MNP, stop perampasan ruang hidup, Makassar tolak reklamasi, akui identitas perempuan nelayan, hentikan intimidasi terhadap nelayan, hentikan keterlibatan militer di ranah sipil, cabut RZWP3K, dan pulihkan pesisir Makassar,” tambah Andi Dwi.

Aksi protes ini diakhiri dengan pembacaan 11 tuntutan tersebut oleh massa aksi.

SHARE:
Berita Advokasi, Straight News 0 Replies to “Aksi Protes ASP terhadap Proyek MNP, Tambang Pasir Laut, serta Upaya Kriminalisasi Nelayan”